Batavia

Kasus Century, Presiden SBY Dinilai Tidak Terlibat, PKS: Kesalahan 80% di Boediono, 20% di Sri Mulyani
Posted in Berita Utama by Redaksi on Februari 10th, 2010

Jakarta (SIB)
Presiden SBY dinilai tidak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan bailout Bank Century. Pihak yang paling bertanggung jawab yakni Boediono dan Sri Mulyani.
“Mengacu ke Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK), maka Presiden SBY tidak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan bailout Bank Century,” kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq dalam pesan singkatnya tentang sikap politik PKS terkait Bank Century, Selasa (9/2).

Menurut wakil ketua Pansus Angket Century ini, posisi SBY saat diambilnya kebijakan bailout Century yakni hanya dilapori kebijakan yang sudah diambil oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSSK). Hal ini diakui oleh Sri Mulyani (mantan ketua KSSK) yang melapor ke SBY melalui pesan singkat atas keputusan kebijakan bailout Bank Century pada 21 November 2008 lalu.

“Penanganan Bank Century sejak pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)sampai dengan penetapan sebagai bank gagal dan ditengarai berdampak sistemik adalah sepenuhnya keputusan Bank Indonesia (Boediono),” jelasnya
Mahfudz menegaskan, pihak yang paling bertanggung jawab dalam skandal bailout Century ini adalah Boediono dan Sri Mulyani. “Dengan porsi kesalahan 80 persen di Boediono dan 20 persen di Sri Mulyani,” tegas Mahfudz.

Oleh karena itu, lanjut Mahfudz, tidak ada alasan kuat bagi Pansus memanggil SBY sebagai saksi.
Beda Pandangan dengan PD, Partai Koalisi Mulai Membelot
Pandangan mayoritas partai koalisi berbeda dengan pandangan PD yang menilai bailout Bank Century adalah langkah yang tepat. Partai koalisi PD dinilai mulai membelot.
“Partai koalisi mulai membelot untuk kepentingan masing-masing. Mereka punya target sendiri-sendiri,” kata pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit kepada detikcom, Selasa (9/2).

Arbi melihat partai koalisi sengaja membelot untuk memperoleh dukungan masyarakat. Jika sudah mendapat dukungan, di kesimpulan akhir fraksi nanti, partai koalisi akan menunjuk hidung target mereka.

“Ini kan politisasi, aneh, sengaja membelot untuk menarik simpati masyarakat. Kalau sudah, mereka akan dianggap benar saat menembak target nanti,” analisis Arbi.
Target masing-masing partai pun bervariasi. Menurut Arbi, ada yang sekadar menuntaskan dendam pribadi hingga obsesi menggulingkan pemerintahan.
“Targetnya Sri Mulyani dan Boediono di level atas, itu yang ke proses politik. Direktur-direktur dibawa ke KPK,” jelas Arbi.
Partai yang paling kuat keinginannya, menurut Arbi, adalah Partai Golkar. Arbi melihat Golkar punya ambisi.

“Kalau Golkar, SBY targetnya. Karena dia memanfaatkan angket ini untuk membalas kekalahannya di pemilu,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan beberapa fraksi koalisi berbeda pendapat dengan PD terkait mekanisme merger, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, dan penanaman modal asing (PMA) Bank Century. FPG, FPAN, FPPP, dan FPKS bahkan mencium ada pelanggaran hukum dan korupsi. Sementara FPKB bermain aman menuding kesalahan pengawasan BI.
Sementara itu di oposisi, PDIP, Gerindra dan Hanura sama-sama keras memandang bailout tidak berdasar hukum. Hanura menyebut 10 instansi terindikasi melakukan korupsi.

PD Minta Pansus Luruskan Pandangan
Partai Demokrat menganggap perbedaan pandangan dengan partai koalisi soal Century biasa saja. Namun PD ingin Pansus Century memanggil pelaku perbankan untuk meluruskan pandangan.
“Kesimpulan awal ini saya anggap wajar-wajar saja, akhirnya di kesimpulan akhir,” kata Sekjen PD Amir Syamsuddin kepada detikcom, Selasa (9/2).
Amir sepakat tentang keganjilan perubahan peraturan BI tentang penetapan CAR minimum. Tapi Amir meminta Pansus meluruskan pandangan bahwa penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sudah tepat.

“Masalah kriteria Bank Century berdampak sistemik, mengapa mereka juga menganggap hal itu keliru? Seharusnya mereka mendengar ahlinya,” kata Amir.
Oleh karena itu, Amir menyarankan Pansus memanggil pelaku perbankan. Menurut Amir, pelaku perbankan akan memberikan penjelasan yang cukup jelas sebelum parpol koalisi mengambil kesimpulan akhir.

“Bisa dipanggil Perbanas, masyarakat pasar modal, Kadin, mereka yang tahu keadaan ekonomi waktu itu. Itu lebih memberi pencerahan ketimbang Pansus menghadirkan orang yang hanya pandai beretorika,” usul Amir.
Amir meminta Pansus mendengarkan usulnya. Jika tidak, menurut Amir, masyarakat akan semakin tidak percaya pada Pansus.

“Supaya tidak terus muncul isu kriminalisasi di dalam Pansus. Masyarakat butuh pencerahan, Pansus tidak cukup hanya galak saja dan harus ada solusinya,” tutupnya.
Boediono Harap Kesimpulan Akhir Pansus Century Seperti Sikap PD dan PKB
Meskipun mayoritas fraksi di Pansus Hak Angket Century menyimpulkan bahwa ada pelanggaran dalam proses bailout Century, Boediono berharap kesimpulan akhir pansus nanti sesuai dengan hasil kesimpulan Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB).

Hal ini disampaikan Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Yopie Hidayat, ketika ditanya wartawan di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (9/2).
“Semestinya kesimpulan akhir nanti sesuai dengan kesimpulan hasil Partai Demokrat dan PKB,” ujar Yopie.
Menurut Yopie, pandangan awal fraksi-fraksi di Pansus Century pada Senin kemarin, adalah bagian dari proses politik. Sebagai proses politik, Yopie yakin jika pada kesimpulan akhir nanti bisa berubah.

“Itu berbeda dengan proses hukum. Jadi sangat dinamis, tergantung pada bagaimana partai-partai. Kita lihat dulu bagaimana. Kami yakin ada perubahan,” tuturnya.
Pasalnya, menurut Yopie, Wapres Boediono yakin jika secara policy tidak ada yang salah dengan kebijakan bailout.
Pada pandangan awal fraksi-fraksi di Pansus Senin kemarin, hanya 2 dari 9 fraksi yang mengatakan tidak ada pelanggaran dalam kebijakan bailout untuk Bank Century, yakni FPD dan FPKB.

PD: Isu Kriminalisasi Sri Mulyani dan Boediono Jadi ‘PR’ Pansus Century
Menjelang keputusan akhir, Pansus Century terus diterpa isu miring. Isu pengemplang pajak bermain di belakang pansus untuk mengkriminalisasi Sri Mulyani dan Boediono menjadi ‘PR’ bagi pansus untuk dijawab.
“Itu pekerjaan rumah (PR) buat pansus supaya membuktikan bahwa pansus tidak seperti yang diduga. Jangan cuma tambah galak, masyarakat makin tidak mengerti,” kata Sekjen PD Amir Syamsuddin.

Menurut Amir, pansus punya tanggungjawab moral untuk meyakinkan masyarakat dalam mengungkap skandal Century ini. Amir berharap dalam pansus tidak ada kepentingan politik tertentu. “Pansus Century harus menyingkirkan agenda politik tertentu, apalagi kalau sampai mengkriminalisasi Sri Mulyani dan Boediono,” jelas Amir.

Amir mendukung penuh kerja pansus berkoordinasi dengan KPK. Namun mantan anggota Tim 8 ini mengharap pansus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Saya tidak menutup peranan KPK untuk mengusut juga kalau memang ada indikasi penyimpangan. Kalau tidak ditemukan, jangan KPK yang dihujat, perlu kejujuran supaya mayarakat mengerti,” pinta Amir.
Amir juga berharap Pansus tidak mengedepankan emosi dalam pemeriksaan saksi-saksi. “Supaya terbuka matanya, terbuka hatinya, sehingga perilaku destruktif karena kemarahan tidak terjadi,” tutupnya.

FPG Yakin Kasus Century Bisa Dibongkar Lewat Konfrontir Saksi
Setelah PDIP, giliran Fraksi Partai Golkar yang akan mengupayakan rencana konfrontir pemeriksaan saksi dalam Pansus Century. FPG yakin dengan upaya ini, kebenaran dan kebohongan akan tampak terang benderang.
“Soal konfrontir akan tetap ada, dalam rapat internal kemarin juga sudah dibahas. Mungkin tinggal mengatur waktunya saja,” kata anggota pansus dari fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo saat dihubungi detikcom, Minggu (7/02).

Konfrontir itu tetap perlu dilakukan agar kesimpulan akhir dalam skandal Century ini semakin jelas. Soal pihak mana yang akan dikonfrontir, Bambang menjawab orang-orang yang diduga terlibat dengan saksi utama.
“Yang pertama akan kita konfrontir adalah Ibu Sri Mulyani, Bapak JK dan Pak Boediono, baru selanjutnya antara nasabah dengan direksi dari Bank Century yang lama dan manajemen baru dari pihak Bank Mutiara” tambahnya.

PKS Berani Sebut Nama, PDIP Tetap Salahkan Institusi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berani menyebut mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bersalah dalam kasus Century. Porsi kesalahan Boediono 80 % sedangkan Sri Mulyani 20%. Bagaimana dengan PDIP?
“Memang secara langsung kami tidak menyebutkan nama-nama yang bersalah dan bertanggung jawab terhadap bailout Century. Tapi kemarin PDIP secara gamblang telah mengatakan ada kesalahan secara gamblang dalam bailout Century ini,” kata Sekjen PDIP Pramono Anung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).

Menurut Pram, begitu ia biasa disapa, dalam kasus Century tidak perlu ditunjukkan langsung orang yang bersalah dan merinci apa saja kesalahannya. Namun, ia melihat, Gubernur BI dan dewan Direksi BI memang ikut bersalah.
“Dan itu bisa saja, mengarah pada mereka yang harus bertanggung jawab, meski kita tidak menyebutkan namanya,” jelasnya.
Saat ditanya apakah PDIP mau meniru langkah PKS yang berani menyebut nama, Pram enggan berkomentar lebih jauh. Menurut dia, apa pun yang dilakukan PKS adalah hak masing-masing fraksi.

“Sebab PDIP berpegang pada substansinya untuk melihat masalah ini. Artinya kita lebih pada hal-hal yang menyangkut tindak pidana korupsi, di mana jika itu ditemukan memang ada kami meminta KPK untuk proaktif,” tegasnya.
Apakah di pandangan akhir nanti sikap PDIP akan berbeda?
“Saya yakin tidak akan berbeda. Termasuk juga dari fraksi yang lain. Karena jika itu terjadi maka di Pemilu 2014 parpol-parpol tidak akan dipilih oleh rakyat,” tutupnya. (detikcom/o)