.gif "Solusi Pembayaran Tagihan dan Transaksi Online - BebasBayar")
Pemerintah membuka peluang untuk mengadakan kerjasama dengan perusahaan layanan pencarian berbasis web terbaik dunia, Google Inc. dalam hal implementasi teknologi pencarian data.
Menurut Dirjen Aptel Cahyana Ahmadjayadi, pihaknya berencana untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut mengenai kerjasama Google dengan pemerintah. "Sebab, banyak aktivitas di pemerintahan yang membutuhkan aplikasi-aplikasi yang dimiliki Google," ungkapnya dalam sambutannya di acara Google Executive Briefing di Jakarta.
Dalam acara tersebut, Google Inc. juga meluncurkan Google Search Appliance dan Google Mini di Indonesia untuk kalangan bisnis dan organisasi lokal. Dengan 2 aplikasi tersebut, berbagai perusahaan dan organisasi dapat menggunakan teknologi pencarian Google untuk melakukan pencarian dalam seluruh konten internal mereka, termasuk intranet, database, aplikasi bisnis dan website publik perusahaan.
Solusi pencarian dari Google ini rupanya menarik minat Pemerintah untuk bisa diaplikasikan pada masing-masing institusi. Cahyana mencontohkan pada institusi pemerintahan yang berurusan dengan perencanaan tata ruang, penggunaan Google Earth sangat membantu mereka. "Aplikasi-aplikasi Google lainnya juga bisa membantu pemerintahan dalam melakukan pekerjaannya," jelas Cahyana.
Cahyana menekankan 2 hal penting yang berkaitan dengan kesempatan kerjasama antara pemerintah dengan Google. Pertama, mengenai censorship. Cahyana mencontohkan kasus penyebaran film "Fitna" dan kartun Nabi Muhammad yang meresahkan masyarakat Islam di Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari bangsa yang beragam etnik, agama, dan budaya, maka perlu diterapkan adanya pengelolaan terhadap data yang tersebar di internet. Dan Google bisa memfasilitasi hal tersebut untuk mencegah timbulnya efek negatif dari internet.
Hal kedua yang menjadi perhatian pemerintah, lanjut Cahyana, adalah kemungkinan Google untuk membangun server di Indonesia. Sehingga, kemudahan akses akan lebih cepat dan tentunya akan dapat menekan biaya internet. Hal ini memungkinkan untuk terjadi karena Google sendiri selama ini sudah dikenal sebagai situs mesin pencari nomor satu di Indonesia. Banyak pengguna internet yang menggunakan Google untuk mencari data dan file-file yang mereka perlukan, cukup dengan memasukkan kata kunci yang relevan.
Bahkan, perilaku pengguna internet sendiri mulai mengarah pada kecenderungan mengakses Google terlebih dahulu, daripada masuk ke suatu situs yang ingin dicari. Misalnya, seorang mahasiswa yang ingin mencari data statistik kemiskinan di Indonesia tidak langsung masuk ke situs BPS, namun mencarinya di Google.com.
Perilaku pengguna internet seperti ini perlu disikapi secara cermat oleh institusi pemerintahan, terutama dikarenakan database merupakan salah satu output result dari seluruh kinerjapemerintahan dalam memberikan pelayanan publik.
wiki
Menurut Dirjen Aptel Cahyana Ahmadjayadi, pihaknya berencana untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut mengenai kerjasama Google dengan pemerintah. "Sebab, banyak aktivitas di pemerintahan yang membutuhkan aplikasi-aplikasi yang dimiliki Google," ungkapnya dalam sambutannya di acara Google Executive Briefing di Jakarta.
Dalam acara tersebut, Google Inc. juga meluncurkan Google Search Appliance dan Google Mini di Indonesia untuk kalangan bisnis dan organisasi lokal. Dengan 2 aplikasi tersebut, berbagai perusahaan dan organisasi dapat menggunakan teknologi pencarian Google untuk melakukan pencarian dalam seluruh konten internal mereka, termasuk intranet, database, aplikasi bisnis dan website publik perusahaan.
Solusi pencarian dari Google ini rupanya menarik minat Pemerintah untuk bisa diaplikasikan pada masing-masing institusi. Cahyana mencontohkan pada institusi pemerintahan yang berurusan dengan perencanaan tata ruang, penggunaan Google Earth sangat membantu mereka. "Aplikasi-aplikasi Google lainnya juga bisa membantu pemerintahan dalam melakukan pekerjaannya," jelas Cahyana.
Cahyana menekankan 2 hal penting yang berkaitan dengan kesempatan kerjasama antara pemerintah dengan Google. Pertama, mengenai censorship. Cahyana mencontohkan kasus penyebaran film "Fitna" dan kartun Nabi Muhammad yang meresahkan masyarakat Islam di Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari bangsa yang beragam etnik, agama, dan budaya, maka perlu diterapkan adanya pengelolaan terhadap data yang tersebar di internet. Dan Google bisa memfasilitasi hal tersebut untuk mencegah timbulnya efek negatif dari internet.
Hal kedua yang menjadi perhatian pemerintah, lanjut Cahyana, adalah kemungkinan Google untuk membangun server di Indonesia. Sehingga, kemudahan akses akan lebih cepat dan tentunya akan dapat menekan biaya internet. Hal ini memungkinkan untuk terjadi karena Google sendiri selama ini sudah dikenal sebagai situs mesin pencari nomor satu di Indonesia. Banyak pengguna internet yang menggunakan Google untuk mencari data dan file-file yang mereka perlukan, cukup dengan memasukkan kata kunci yang relevan.
Bahkan, perilaku pengguna internet sendiri mulai mengarah pada kecenderungan mengakses Google terlebih dahulu, daripada masuk ke suatu situs yang ingin dicari. Misalnya, seorang mahasiswa yang ingin mencari data statistik kemiskinan di Indonesia tidak langsung masuk ke situs BPS, namun mencarinya di Google.com.
Perilaku pengguna internet seperti ini perlu disikapi secara cermat oleh institusi pemerintahan, terutama dikarenakan database merupakan salah satu output result dari seluruh kinerjapemerintahan dalam memberikan pelayanan publik.
wiki
